WTO : Sejarah, Tujuan, dasar – dasar, Tugas dan Fungsinya

Sejarah WTO World Trade Organization

World Trade Organization (WTO) didirikan pada tahun 1995. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, World Trade Organization sejak awal merupakan organisasi antar pemerintah atau negara yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan antar negara yang lebih terbuka dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan tarif non hambatan dan tarif harga.

Latar belakang organisasi perdagangan dunia ini adalah akibat dari berakhirnya Perang Dunia Kedua. Perekonomian dunia saat itu hancur lebur akibat perang yang melibatkan negara-negara besar di dunia seperti Amerika Serikat, beberapa negara Uni Eropa dan beberapa negara di Asia seperti Jepang.

Dalam upaya menata kembali ekonomi global yang sedang runtuh, beberapa negara dari seluruh dunia telah menandatangani kesepakatan untuk membentuk organisasi perdagangan global.

Harapannya, organisasi ini menjadi forum yang berfungsi mengatur perdagangan global sekaligus mendukung ekonomi global. Saat itu, organisasi perdagangan dunia tersebut populer dengan sebutan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) dari tahun 1948 hingga 1994.

Pembentukan GATT diawali dengan pertemuan Bretton Woods. Pertemuan yang dikenal dengan United Nations Monetary and Financial Conference ini diadakan pada bulan Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire – Amerika Serikat. Pertemuan tersebut mengumpulkan 44 perwakilan dari negara-negara di seluruh dunia. Pertemuan GATT diselenggarakan dengan tujuan merumuskan pengaturan keuangan untuk membangun ekonomi dunia pasca Perang Dunia II. Ia merupakan cikal bakal kisah munculnya liberalisasi atau globalisasi. Pertemuan Bretton Woods berhasil menyepakati tiga pilar ekonomi global, yaitu:

1. IMF (Dana Moneter Internasional) didirikan pada tahun 1946;

2. IBRD (Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan) yang kemudian menjadi Bank Dunia didirikan pada tahun 1945;

3. ITO (Organisasi Perdagangan Internasional) yang didirikan pada tahun 1947 berhasil membuat perjanjian GATT. Namun, selama proses ratifikasi sebagai organisasi global, sidang Senat AS mengumumkan tidak akan meratifikasi ITO. Situasi ini sudah berlangsung cukup lama, namun di sisi lain, Organisasi Perdagangan Dunia harus terus berlanjut. Oleh karena itu, nama GATT yang disepakati digunakan sebagai nama sementara organisasi karena nama resmi organisasi belum disepakati. Akhirnya WTO resmi berdiri dan menggantikan GATT dan OKI sebagai organisasi perdagangan dunia pada tahun 1995.

Sebelum pembentukan WTO, GATT membantu membangun sistem perdagangan multilateral yang semakin liberal melalui perjanjian perdagangan yang dinegosiasikan. Dengan demikian, kesimpulan dari perundingan Putaran Uruguay memberikan dorongan yang diperlukan untuk terciptanya kesepakatan baru. Kesepakatan baru muncul seperti General Agreement on Trade in Services (GATS) dan pembentukan World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995.

Baca juga : Jenis Dividen Saham : Pengertian, Hingga Cara Menghitung Dividen

Dasar-Dasar WTO

Selama beroperasi, World Trade Organization mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam upaya untuk mengatur perdagangan global dengan lebih baik, World Trade Organization telah menyepakati prinsip-prinsip dasar yang mendasari peraturan yang mengatur perdagangan internasional. Nah, prinsip dasar WTO adalah :

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota (Perlakuan negara-MFN yang paling disukai).

Prinsip ini diatur oleh Pasal I GATT 1994, yang mensyaratkan bahwa semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani bertujuan untuk memastikan perlakuan yang sama bagi semua anggota World Trade Organization (prinsip non-diskriminasi). ajudikasi) tanpa syarat. Hal ini dapat dilihat pada contoh negara yang tidak diperbolehkan menerapkan tarif pajak yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Berdasarkan prinsip MFN, semua negara anggota tidak bisa begitu saja mendiskriminasi mitra dagangnya. Bea impor yang dikenakan pada produk suatu negara juga harus dikenakan pada produk yang diimpor dari mitra dagang negara anggota lainnya.

2. tarif yang mengikat (tarif terkonsolidasi).
Prinsip pengikatan tarif diatur dalam Pasal II GATT 1994, dimana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang bea masuk atau tarifnya mengikat secara hukum. Pengikatan tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “predictability” dalam perdagangan internasional. Prinsip ini berarti bahwa negara anggota tidak boleh secara sewenang-wenang mengubah atau menaikkan tarif pajak impor.

Baca juga : Pengertian Kelangkaan : Ciri, Penyebab, Dampak, dan Cara Mengatasinya

3. Perlakuan Nasional.
Prinsip perlakuan nasional yang diatur dalam Pasal III GATT 1994 mengatur bahwa suatu negara tidak boleh membeda-bedakan antara produk impor dan produk dalam negeri (produk yang sama). Prinsip ini dimaksudkan untuk melindungi produk impor. Beberapa tindakan yang dilarang berdasarkan prinsip ini adalah pajak nasional, undang-undang, peraturan dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, pembelian, penawaran untuk dijual, distribusi atau penggunaan produk, transportasi, peraturan kuantitas yang memerlukan pemrosesan keseimbangan atau penggunaan domestik. Kosmetik. . Negara anggota wajib memberikan perlakuan yang sama terhadap barang impor dan barang lokal.

4. Dilindungi oleh tarif.
Asas perlindungan hanya melalui tarif diatur dalam Pasal XI dan mensyaratkan perlindungan industri dalam negeri hanya dilakukan melalui tarif.

5. Perlakuan Khusus dan Berbeda untuk Negara Berkembang (S&D). Untuk meningkatkan partisipasi negara berkembang dalam negosiasi perdagangan internasional, S&D secara resmi menjadi salah satu prinsip GATT/WTO. Dengan demikian, semua perjanjian WTO memuat ketentuan khusus tentang perlakuan yang berbeda untuk negara berkembang. Prinsip ini dimaksudkan untuk memberikan sejumlah keuntungan bagi negara berkembang yang tergabung dalam WTO untuk mematuhi perjanjian WTO.
Membuka pasar nasional untuk perdagangan internasional dengan fleksibilitas yang tepat dipandang memiliki potensi untuk mendorong dan mempercepat pembangunan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun stabilitas, dan perdamaian di dunia. Pada saat yang sama, pembukaan pasar harus diimbangi dengan kebijakan nasional dan internasional yang penting sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing negara anggota.

Baca juga : Akad Kredit : Pengertian, Unsur – Unsur, Proses, dan Jenisnya

Perjanjian WTO