Beranda » Pengertian Bea Cukai : Sejarah, Kebijakan, Tugas, dan Fungsinya
Pengertian Bea Cukai: Sejarah, Kebijakan, Tugas, dan Fungsinya

Pengertian Bea Cukai : Sejarah, Kebijakan, Tugas, dan Fungsinya

by Rehan Tamlihan

Finaninsia – Sebagai pelaku bisnis baik dari pelaku bisnis perdagangan sampai kepada masyarakat umum tentu mengetahui bahwa dalam perdagangan internasional atau perdagangan ekspor atau impor suatu barang pasti ada bea cukai atau otoritas yang mengaturnya disebut bea cukai.

Bea cukai ini memiliki dua istilah yang berbeda dan memiliki arti yang berbeda. Bea adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah atas barang ekspor atau impor. Kemudian, cukai adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah atas barang-barang yang mempunyai ciri-ciri tertentu menurut peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : Jasa Maklon : Pengertian, Biaya, Ciri- ciri, Cara Kerja dan Keuntungannya

Pengertian Bea Cukai

Pengertian Bea cukai adalah istilah dengan makna di setiap suku kata. Bea itu sendiri berarti pembayaran pemerintah untuk barang ekspor atau impor yang merujuk pada ongkos masuk dan keluar barang.

Di sisi lain Cukai, mengacu pada pajak pemerintah atas barang-barang yang memiliki karakteristik yang ditentukan dalam undang-undang cukai yang ditentukan. Dengan kata lain, jika digabungkan Bea Cukai adalah tindakan pungutan negara pada barang ekspor impor serta barang yang telah ditentukan di undang-undang cukai.

Sederhananya, Bea Cukai adalah biaya tambahan untuk produk yang mungkin memiliki sifat atau efek samping yang berbahaya bagi pengguna. Salah satu yang termasuk adalah turunan tembakau seperti rokok dll.

Jika berdasarkan UU No. 39 Tahun 2007,  bea cukai juga di kenakan pada barang-barang yang tergolong barang berharga atau mewah, tetapi bukan kebutuhan pokok. Hal ini untuk menjaga keseimbangan antara pungutan sesuai dengan pendapatan konsumen.

Padahal, tujuan utama pengenaan tarif adalah untuk menutupi kerugian konsumen ketika barang yang dikonsumsinya terkena dampak suatu hari nanti. Sebab, pajak atas hasil kepabeanan negara nantinya mengalir ke negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Baca juga ;Consumer Price Index (CPI) : Pengertian, Macam – macam Jenis, Dampak dan Cara Mengukurnya

Sejarah Bea Cukai

Bea dan Cukai (mulai sekarang kita sebut Bea Cukai) merupakan lembaga global yang hadir hampir di seluruh negara di dunia. Bea Cukai merupakan perangkat negara “konvensional” seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau angkatan bersenjata yang telah ada sepanjang sejarah negara. Peran bea dan cukai di Indonesia diyakini telah ada sejak zaman kerajaan kuno, namun belum ditemukan bukti tertulis yang kuat. Saat itu lembaga tersebut masih bersifat “lokal” menurut wilayah kerajaan.

Sejak VOC masuk, barulah Bea Cukai mulai terlembagakan secara “nasional”. Pada zaman Hindia Belanda, istilah douane juga digunakan untuk menyebut petugas bea cukai (istilah yang sering digunakan saat ini). Nama resmi Bea dan Cukai pada zaman Hindia Belanda adalah De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen (I.U&A) atau diterjemahkan secara bebas sebagai “Dinas Bea Impor dan Bea Ekspor serta Cukai”.

Tugasnya mengumpulkan invoor-rechte (impor/masuk), invoor-rechte (ekspor/keluar) dan accijnzen (cukai/cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa Sansekerta) baik impor maupun ekspor, dan bea cukai (berasal dari India) kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia.

Baca juga : Otonomi Daerah : Pengertian , Tujuan, Prinsip, Asas, dan Landasan Hukumnya

Peraturan yang mendasarinya antara lain Keputusan Pemerintah No. 33 tanggal 22 Desember 1928, yang kemudian diubah dengan Keputusan Pemerintah tanggal 1 Juni 1934. Pada masa pendudukan Jepang, Undang-undang No. 13 didasarkan pada pembukaan kantor-kantor pemerintahan di Pulau Jawa. dan Sumatera.

Pada tanggal 29 April 1942, pengurusan bea masuk dan keluar dihapuskan, bea cukai hanya menangani cukai saja untuk sementara.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Badan Bea dan Cukai didirikan pada tanggal 1 Oktober 1946 dengan nama Badan Bea dan Cukai. Menteri Muda Keuangan Sjafrudin Prawiranegara R.A. Kartadjoemena sebagai Kepala Dinas Bea & Cukai pertama. Jika Anda bertanya-tanya kapan hari lahir Bea dan Cukai Indonesia, maka 1 Oktober 1946 dapat dianggap sebagai tanggal yang tepat. Berdasarkan Keputusan Pemerintah No. 51 Tahun 1948, Pejabatan Bea Cukai diubah menjadi nama Jawatan Bea dan Cukai yang berdiri hingga tahun 1965. Sejak tahun 1965 hingga sekarang disebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Kebijakan Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan peraturan yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi nya dengan baik. Dalam kegiatannya bertindak berdasarkan Undang-Undang Menteri Keuangan, Keputusan No.
203/PMK.03/2017 Tentang Peraturan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Kendaraan Angkutan.

Baca juga : Jenis Dividen Saham : Pengertian, Hingga Cara Menghitung Dividen

Bidang Ekspor

1. UU No 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU Kepabeanan No 16 Tahun 1995.
2. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Pajak Ekspor atas Barang Ekspor
3. Keputusan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2007 sudah. Sudah PMK No. 148/PMK.04/2011. PMK No. 145/PMK.04/2014 tentang Peraturan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 sudah. sudah PMK No. 146/PMK.04/2014. PMK No. 86/PMK.04/2016 tentang bea keluar.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Pajak Ekspor dan Tarif Bea Keluar.
7. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-32/BC/2014 sudah. PER-29/BC/2016 tentang administrasi kepabeanan di bidang ekspor.
8. Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/2008. P-07/BC/2009 sudah. PER-18/BC/2012 sudah. PER-34/BC/2016 untuk pemberitahuan pabean ekspor.

Baca Juga : Bea Cukai: Pengertian, Fungsi dan Kebijakan yang Penting Diketahui

Bidang Cukai

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Bea Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol;
3.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Cukai Hasil Tembakau;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.011/2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.011/2009 tentang Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-43/BC/2009 tentang tata cara penetapan cukai hasil tembakau;
6. Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P – 22/BC/2010 tentang tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman berbahan dasar etil alkohol, dan konsentrat berbahan dasar etil alkohol.

Badan Bea dan Cukai mengikuti dasar hukum ini untuk melindungi industri yang patuh pajak dan industri UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) untuk melakukan seleksi ketat dan memusnahkan berbagai produk palsu, tidak resmi atau ilegal. dan produk yang dilarang masuk ke Indonesia seperti narkoba.

Pada September 2018, Bea dan Cukai mengubah aturan impor barang di e-commerce, menyesuaikan aturan nilai minimum pembebasan pajak impor (nilai minimum) dan pajak impor (PDRI) barang kiriman dari $100 asli menjadi $75.

Baca juga : Pembangunan Ekonomi : Pengertian, Tujuan, Indikator, dan Tahapannya

Tugas Dan Fungsi Bea Cukai
Tugas Bea Cukai

1. Bea dan Cukai melapor kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Tugas Direktur Jenderal Administrasi Bea dan Cukai adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan pengendalian, penindakan, pengelolaan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Bea Cukai

1. Perumusan kebijakan penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
2. Pelaksanaan kebijakan pengendalian, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
3. Perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
4. Pemberian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan, kepolisian, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
6. Direktorat Penegakan Administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Bendahara.

Baca juga : Negosiasi : Pengertian, Tujuan, Tahap dan Jenis-jenisnya

Kesimpulan

Pengertian bea cukai adalah istilah dengan makna di setiap suku kata. Bea itu sendiri berarti pembayaran pemerintah untuk barang ekspor atau impor yang merujuk pada ongkos masuk dan keluar barang. Sedangkan Cukai, mengacu pada pajak pemerintah atas barang-barang yang memiliki karakteristik yang ditentukan dalam undang-undang cukai yang ditentukan. Dengan kata lain, jika digabungkan Bea Cukai adalah tindakan pungutan negara pada barang ekspor impor serta barang yang telah ditentukan di undang-undang cukai.

Bea dan Cukai didirikan pada tanggal 1 Oktober 1946 dengan nama Badan Bea dan Cukai. Menteri Muda Keuangan Sjafrudin Prawiranegara R.A. Kartadjoemena sebagai Kepala Dinas Bea & Cukai pertama.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengeluarkan peraturan yang memungkinkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi nya dengan baik. Dalam kegiatannya bertindak berdasarkan Undang-Undang Menteri Keuangan, Keputusan No.
203/PMK.03/2017 Tentang Peraturan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Kendaraan Angkutan.

 

 

Advertisements
Advertisements

Related Posts

Leave a Comment